TIM PENGGERAK PKK
KOTA PAREPARE

Sejarah PKK

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga merupakan gerakan pembangunan masyarakat bermula dari seminar Home Ekonomic di Bogor pada Tahun 1957, menghasilkan rumusan 10 (sepuluh) segi kehidupan keluarga kemudian ditetap kurikulum Pendidikan KEsejahteraan Keluarga yang diajarkan sekolah – sekolah dan pendidikan masyarkat Kemudian ditindak lanjuti oleh Kementerian Pendidikan, pengajaran dan kebudayaan pada tahun 1961 yang menetapkan sepuluh segi kehidupan keluarga sebagai Kurikulum Pendidikan Kesejahteraan Keluarga yang diajarkan disekolah-sekolah dan Pendidikan masyarakat (PENMAS) sampai sekarang Pada bulan Mei 1962 didesa Salaman Kabupaten Magelang didirikan Pusat latihan Pendidikan Masyarakat (PLPM) untuk menyebarluaskan 10 Segi Kehidupan keluarga Sekitar tahun 1967 kehidupan sebahagian masyarakat Jawa Tengah sangat menyedihkan dan memprihatinkan, khususnya Daerah Dieng Kabupaten Wonosobo diantara mereka banyak yang menderita Honger Odeem (HO). Kenyataan itu menyentuh hati ibu Isriati Moenadi, sebagai Isteri Gubernur Jawa Tengah saat itu, beliau merasa bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakatnya dan berinisiatif membentuk PKK di Jawa Tengah, dari tingkat Provinsi sampai ketingkat Desa dan Kelurahan dengan susunan pengurus terdiri dari unsur-unsur Isteri Pimpinan Daerah Tokoh-tokoh masyarakat, Perempuan dan Laki-laki untuk melakukan 10 Segi Pokok PKK secara Intensif. Dari keberhasilan PKK di Jawa Tengah, maka Presiden RI menganjurkan kepada Menteri Dalam Negeri Bapak Amir Machmud agar PKK dilaksanakan di daerah-daerah seluruh Indonesia. Kebijakan Presiden RI Mengajurkan kepada Mendagri agar PKK dilaksanakn didaerah – daerah seluruh Indonesia dengan nama “Pembinaan Kesejahteraan Keluarga” (PKK). Yang tertuang dalam surat kawat Mendagri No. SUS.3/6/12, tanggal 27 Desember 1972. Selanjutnya gerakan PKK diatur dan bina oleh Departemen Dalam Negeri yang dikaitkan dengan Pembinaan Lembaga Sosial Desa, dengan berdasarkan Kepres No: 28 Tahun 1980, menjadi Lembaga Ketahanan Masyarkat Desa (LKMD)